Masih banyak karyawan dan pemberi kerja masih bingung menghitung PPh 21 dengan benar, terlebih lagi tarif pph 21 2024 mengalami perubahan. Kesalahan perhitungan pajak penghasilan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tarif dan metode pemotongan yang tepat.
Kesalahan PPh 21 dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, dan masalah hukum. Perusahaan berisiko kehilangan kredibilitas, sementara karyawan menghadapi potensi tunggakan pajak yang merugikan kondisi keuangan dan reputasi mereka.
Berikut panduan lengkap PPh 21 yang memberikan penjelasan tarif terbaru, cara hitung yang tepat, dan contoh praktis. Dengan memahami aturan PTKP dan metode TER, Anda dapat mengelola kewajiban pajak secara efisien dan akurat.
Apa itu Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Mengapa Penting untuk Dipahami?
PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, seperti gaji, honorarium, tunjangan, atau imbalan sejenis. Pemahaman PPh 21 penting bagi pemberi kerja dan karyawan untuk memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien.
Definisi Dasar PPh 21
PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, dipungut melalui pemberi kerja, bendahara, atau penyelenggara kegiatan. Objeknya meliputi gaji, tunjangan, honorarium, pensiun, pesangon, dan pembayaran terkait pekerjaan atau jasa.
Pemungutan PPh 21 bertujuan menjamin pelaporan pajak yang tepat waktu. Tarifnya bersifat progresif sesuai UU PPh (5–35%) dan juga bisa menggunakan skema tarif efektif rata-rata bulanan (TER). Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah nasional.
Siapa saja yang Dikenai PPh 21?
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tidak hanya berlaku bagi pekerja tetap di perusahaan, tetapi juga mencakup berbagai individu dengan penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Berikut adalah kelompok individu atau pihak yang dikenai PPh 21:
- Pegawai Tetap dan Tidak Tetap: Karyawan dengan status tetap maupun tidak tetap, termasuk karyawan kontrak, paruh waktu, hingga pekerja harian, dikenai PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima secara rutin.
- Penerima Pensiun, Pesangon, dan Tunjangan Hari Tua: Termasuk pensiunan yang mendapatkan dana secara berkala dari perusahaan atau lembaga dana pensiun, serta penerima manfaat pesangon atau THT.
- Bukan Pegawai atau Tenaga Ahli: Individu yang memberikan jasa secara independen seperti dokter, pengacara, konsultan, desainer grafis, atau freelancer lainnya juga menjadi subjek PPh 21.
- Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas yang Bukan Pegawai Tetap: Meskipun tidak berstatus sebagai karyawan, mereka menerima penghasilan dari peran mereka dalam struktur perusahaan dan tetap dikenai PPh 21 sesuai tarif yang berlaku.
- Mantan Pegawai dengan Penghasilan Berkala: Mantan pegawai yang masih menerima tunjangan atau pembayaran berkala dari mantan perusahaan tetap dianggap memiliki penghasilan, sehingga terutang pajak atas pendapatan tersebut.
- Peserta Kegiatan atau Event: Individu yang menerima honorarium, uang transport, hadiah, atau penghargaan dari partisipasinya dalam suatu kegiatan juga termasuk dalam subjek PPh 21.
Tarif PPh 21 Terbaru: Apa yang Berubah?
Kapan aturan ini mulai berlaku? Jadi, tarif pajak PPh 21 2024 berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemerintah resmi menerapkan perubahan tarif dan metode pemotongan PPh 21 dengan dua skema baru: tarif efektif rata-rata (TER) bulanan/harian serta revisi tarif progresif pph 21 terbaru berdasarkan UU HPP. Tujuannya agar sistem perpajakan lebih adil, transparan, dan simple.
Beberapa perubahan yang ada:
Skema Dua Tarif: Progresif & TER
Peraturan Pemerintah No. 58/2023 memperkenalkan dua metode pemotongan:
- Tarif progresif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh hanya digunakan saat Masa Pajak Terakhir (Desember),
- Sedangkan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) digunakan sepanjang masa pajak lainnya dengan opsi bulanan dan harian.
Penyesuaian Lapisan Tarif Progresif
Dalam UU HPP No. 7/2021, batas penghasilan kena pajak awal bergeser dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta per tahun. Kini ada lima lapisan tarif: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.
Skema TER Bulanan & Harian
- TER Bulanan dibedakan menurut status keluarga (TK/K1–K3), mencakup tiga kategori tarif bulanan 0%-34%;
- TER Harian untuk pekerja tidak tetap dengan tarif mulai 0–25%, tergantung penghasilan harian rata-rata.
Penambahan Pengecualian
Beberapa komponen penghasilan kini bebas pajak: zakat/sumbangan wajib melalui pemberi kerja, bantuan pemerintah (DTP), dan natura/kenikmatan seperti tunjangan non-tunai.
Apa itu PTKP dan Bagaimana Pengaruhnya ke PPh 21?
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menentukan batasan penghasilan individu yang tidak dikenakan PPh 21. Memahami PTKP PPh 21 penting agar penghitungan pajak lebih tepat, adil, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga menghindari kesalahan administratif dan potensi sanksi.
Definisi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan orang pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21), sesuai UU PPh Pasal 7 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016. PTKP menjadi pengurang saat menghitung penghasilan neto sebelum pajak dikenakan.
PTKP mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang. Jika penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan komponen lain tidak melebihi PTKP, maka PPh 21-nya nol. Demikian penting, PTKP mendukung keadilan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah dan menengah.
Besaran PTKP terbaru untuk wajib pajak
Besaran PTKP terbaru masih merujuk pada PMK No. 101/PMK.010/2016, berlaku sejak 2016 dan tetap dipertahankan hingga 2025. Untuk wajib pajak tidak kawin (TK/0) besarnya tetap Rp54.000.000 per tahun, atau sekitar Rp4.500.000 per bulan.
Tambahan PTKP diberikan sesuai status keluarga. Kawin (K/0) mendapat tambahan Rp4.500.000, ditambah Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal tiga). Jika istri digabung (K/I), tambahan PTKP untuk istri Rp54.000.000, plus tunjangan anak serupa.
Cara Menghitung PPh 21: Panduan Lengkap + Contoh
Untuk menghitung pajak PPh 21 sebenarnya Anda bisa memakai kalkulator pph 21 djp online yang disediakan pemerintah. Namun, supaya lebih paham tentang tarif PPh 21, berikut kami berikan contoh cara menghitung PPh 21 lengkap:
- Hitung Penghasilan Bruto Tahunan: Jumlahkan gaji pokok, tunjangan, uang lembur, dan komponen penghasilan lain selama setahun. (Contohnya: Gaji Rp6.000.000 + lembur Rp2.000.000 → bruto Rp8.032.400).
- Kurangi Penghasilan Bruto: Kurangi dengan biaya jabatan (5% maksimum Rp6.000.000/tahun) serta iuran BPJS, JHT, dan Jaminan Pensiun. (Contoh pemotongan total Rp581.620 → netto Rp7.450.780).
- Hitung Penghasilan Neto Tahunan: Kalikan netto bulanan ×12 → dpt penghasilan netto tahunan (misalnya 7.450.780×12 = Rp89.409.360).
- Kurangi PTKP: Gunakan PTKP sesuai status (TK/0: Rp54.000.000). Contoh: Rp89.409.360–54.000.000 → PKP = Rp35.409.360.
- Hitung PPh Terutang: Terapkan tarif progresif berdasarkan lapisan: misal 5% × Rp35.409.000 → PPh tahunan Rp1.770.450 → bagian bulanan ~Rp147.538.
- Contoh Beda Metode dan Status:
- Tanpa NPWP: PPh dikalikan 120%, jadi Rp177.046.
- Status K/1: jika staf sudah menikah + 1 anak, PTKP Rp63 juta. Contoh: nyicil Rp400.833/bulan.
Jadi berapa persen pph 21 per bulan? Besaran persentase PPh 21 per bulan tidak tetap (tidak flat), karena PPh 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan. Namun, besaran bulanannya bisa dihitung dengan cara membagi total PPh tahunan dengan 12 bulan.
Setelah memahami cara menghitung pajak dan contohnya, mungkin Anda mulai merasa bahwa urusan pajak dan legalitas usaha cukup menyita waktu dan pikiran. Tapi tenang, Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres?
Serahkan saja ke Creya Space. Di sini, Anda bisa mendapatkan layanan legalitas usaha secara profesional tanpa ribet—mulai dari pengurusan izin usaha, dokumen legal, hingga konsultasi lengkap. Solusi praktis bagi Anda yang ingin fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani proses administratif.
Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres? Serahkan ke Creya Space!
PPh 21 kini mengalami transformasi signifikan melalui penerapan dual system tarif progresif dan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Sistem baru ini memberi fleksibilitas dalam perhitungan, sehingga lebih adil dan transparan bagi wajib pajak.
Pemahaman PTKP dan status keluarga menjadi kunci optimalisasi pajak personal. Dengan memanfaatkan pengecualian seperti zakat dan bantuan pemerintah, wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak secara legal sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Namun, untuk memastikan implementasi yang tepat dan terhindar dari risiko sanksi, pendampingan profesional sangat disarankan. Creya Space siap membantu Anda dalam hal pengurusan pajak dan legalitas usaha secara menyeluruh. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang melalui Whatsapp 085117340844.
