Month: June 2025

Masih banyak karyawan dan pemberi kerja masih bingung menghitung PPh 21 dengan benar, terlebih lagi tarif pph 21 2024 mengalami perubahan. Kesalahan perhitungan pajak penghasilan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tarif dan metode pemotongan yang tepat.

Kesalahan PPh 21 dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, dan masalah hukum. Perusahaan berisiko kehilangan kredibilitas, sementara karyawan menghadapi potensi tunggakan pajak yang merugikan kondisi keuangan dan reputasi mereka.

Berikut panduan lengkap PPh 21 yang memberikan penjelasan tarif terbaru, cara hitung yang tepat, dan contoh praktis. Dengan memahami aturan PTKP dan metode TER, Anda dapat mengelola kewajiban pajak secara efisien dan akurat.

Apa itu Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Mengapa Penting untuk Dipahami?

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, seperti gaji, honorarium, tunjangan, atau imbalan sejenis. Pemahaman PPh 21 penting bagi pemberi kerja dan karyawan untuk memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Definisi Dasar PPh 21

PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, dipungut melalui pemberi kerja, bendahara, atau penyelenggara kegiatan. Objeknya meliputi gaji, tunjangan, honorarium, pensiun, pesangon, dan pembayaran terkait pekerjaan atau jasa.

Pemungutan PPh 21 bertujuan menjamin pelaporan pajak yang tepat waktu. Tarifnya bersifat progresif sesuai UU PPh (5–35%) dan juga bisa menggunakan skema tarif efektif rata-rata bulanan (TER). Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah nasional.

Siapa saja yang Dikenai PPh 21?

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tidak hanya berlaku bagi pekerja tetap di perusahaan, tetapi juga mencakup berbagai individu dengan penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Berikut adalah kelompok individu atau pihak yang dikenai PPh 21:

• Pegawai Tetap dan Tidak Tetap: Karyawan dengan status tetap maupun tidak tetap, termasuk karyawan kontrak, paruh waktu, hingga pekerja harian, dikenai PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima secara rutin.
• Penerima Pensiun, Pesangon, dan Tunjangan Hari Tua: Termasuk pensiunan yang mendapatkan dana secara berkala dari perusahaan atau lembaga dana pensiun, serta penerima manfaat pesangon atau THT.
• Bukan Pegawai atau Tenaga Ahli: Individu yang memberikan jasa secara independen seperti dokter, pengacara, konsultan, desainer grafis, atau freelancer lainnya juga menjadi subjek PPh 21.
• Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas yang Bukan Pegawai Tetap: Meskipun tidak berstatus sebagai karyawan, mereka menerima penghasilan dari peran mereka dalam struktur perusahaan dan tetap dikenai PPh 21 sesuai tarif yang berlaku.
• Mantan Pegawai dengan Penghasilan Berkala: Mantan pegawai yang masih menerima tunjangan atau pembayaran berkala dari mantan perusahaan tetap dianggap memiliki penghasilan, sehingga terutang pajak atas pendapatan tersebut.
• Peserta Kegiatan atau Event: Individu yang menerima honorarium, uang transport, hadiah, atau penghargaan dari partisipasinya dalam suatu kegiatan juga termasuk dalam subjek PPh 21.

Tarif PPh 21 Terbaru: Apa yang Berubah?

Kapan aturan ini mulai berlaku? Jadi, tarif pajak PPh 21 2024 berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemerintah resmi menerapkan perubahan tarif dan metode pemotongan PPh 21 dengan dua skema baru: tarif efektif rata-rata (TER) bulanan/harian serta revisi tarif progresif pph 21 terbaru berdasarkan UU HPP. Tujuannya agar sistem perpajakan lebih adil, transparan, dan simple.

Beberapa perubahan yang ada:

Skema Dua Tarif: Progresif & TER

Peraturan Pemerintah No. 58/2023 memperkenalkan dua metode pemotongan:

• Tarif progresif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh hanya digunakan saat Masa Pajak Terakhir (Desember),
• Sedangkan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) digunakan sepanjang masa pajak lainnya dengan opsi bulanan dan harian.

Penyesuaian Lapisan Tarif Progresif

Dalam UU HPP No. 7/2021, batas penghasilan kena pajak awal bergeser dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta per tahun. Kini ada lima lapisan tarif: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Skema TER Bulanan & Harian

• TER Bulanan dibedakan menurut status keluarga (TK/K1–K3), mencakup tiga kategori tarif bulanan 0%-34%;
• TER Harian untuk pekerja tidak tetap dengan tarif mulai 0–25%, tergantung penghasilan harian rata-rata.

Penambahan Pengecualian

Beberapa komponen penghasilan kini bebas pajak: zakat/sumbangan wajib melalui pemberi kerja, bantuan pemerintah (DTP), dan natura/kenikmatan seperti tunjangan non-tunai.

Apa itu PTKP dan Bagaimana Pengaruhnya ke PPh 21?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menentukan batasan penghasilan individu yang tidak dikenakan PPh 21. Memahami PTKP PPh 21 penting agar penghitungan pajak lebih tepat, adil, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga menghindari kesalahan administratif dan potensi sanksi.

Definisi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan orang pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21), sesuai UU PPh Pasal 7 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016. PTKP menjadi pengurang saat menghitung penghasilan neto sebelum pajak dikenakan.

PTKP mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang. Jika penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan komponen lain tidak melebihi PTKP, maka PPh 21-nya nol. Demikian penting, PTKP mendukung keadilan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah dan menengah.

Besaran PTKP terbaru untuk wajib pajak

Besaran PTKP terbaru masih merujuk pada PMK No. 101/PMK.010/2016, berlaku sejak 2016 dan tetap dipertahankan hingga 2025. Untuk wajib pajak tidak kawin (TK/0) besarnya tetap Rp54.000.000 per tahun, atau sekitar Rp4.500.000 per bulan.

Tambahan PTKP diberikan sesuai status keluarga. Kawin (K/0) mendapat tambahan Rp4.500.000, ditambah Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal tiga). Jika istri digabung (K/I), tambahan PTKP untuk istri Rp54.000.000, plus tunjangan anak serupa.

Cara Menghitung PPh 21: Panduan Lengkap + Contoh

Untuk menghitung pajak PPh 21 sebenarnya Anda bisa memakai kalkulator pph 21 djp online yang disediakan pemerintah. Namun, supaya lebih paham tentang tarif PPh 21, berikut kami berikan contoh cara menghitung PPh 21 lengkap:

1. Hitung Penghasilan Bruto Tahunan: Jumlahkan gaji pokok, tunjangan, uang lembur, dan komponen penghasilan lain selama setahun. (Contohnya: Gaji Rp6.000.000 + lembur Rp2.000.000 → bruto Rp8.032.400).
2. Kurangi Penghasilan Bruto: Kurangi dengan biaya jabatan (5% maksimum Rp6.000.000/tahun) serta iuran BPJS, JHT, dan Jaminan Pensiun. (Contoh pemotongan total Rp581.620 → netto Rp7.450.780).
3. Hitung Penghasilan Neto Tahunan: Kalikan netto bulanan ×12 → dpt penghasilan netto tahunan (misalnya 7.450.780×12 = Rp89.409.360).
4. Kurangi PTKP: Gunakan PTKP sesuai status (TK/0: Rp54.000.000). Contoh: Rp89.409.360–54.000.000 → PKP = Rp35.409.360.
5. Hitung PPh Terutang: Terapkan tarif progresif berdasarkan lapisan: misal 5% × Rp35.409.000 → PPh tahunan Rp1.770.450 → bagian bulanan ~Rp147.538.
6. Contoh Beda Metode dan Status:

• • Tanpa NPWP: PPh dikalikan 120%, jadi Rp177.046.
  • Status K/1: jika staf sudah menikah + 1 anak, PTKP Rp63 juta. Contoh: nyicil Rp400.833/bulan.

Jadi berapa persen pph 21 per bulan? Besaran persentase PPh 21 per bulan tidak tetap (tidak flat), karena PPh 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan. Namun, besaran bulanannya bisa dihitung dengan cara membagi total PPh tahunan dengan 12 bulan.

Setelah memahami cara menghitung pajak dan contohnya, mungkin Anda mulai merasa bahwa urusan pajak dan legalitas usaha cukup menyita waktu dan pikiran. Tapi tenang, Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres? 

Serahkan saja ke Creya Space. Di sini, Anda bisa mendapatkan layanan legalitas usaha secara profesional tanpa ribet—mulai dari pengurusan izin usaha, dokumen legal, hingga konsultasi lengkap. Solusi praktis bagi Anda yang ingin fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani proses administratif.

Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres? Serahkan ke Creya Space!

PPh 21 kini mengalami transformasi signifikan melalui penerapan dual system tarif progresif dan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Sistem baru ini memberi fleksibilitas dalam perhitungan, sehingga lebih adil dan transparan bagi wajib pajak.

Pemahaman PTKP dan status keluarga menjadi kunci optimalisasi pajak personal. Dengan memanfaatkan pengecualian seperti zakat dan bantuan pemerintah, wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak secara legal sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Namun, untuk memastikan implementasi yang tepat dan terhindar dari risiko sanksi, pendampingan profesional sangat disarankan. Creya Space siap membantu Anda dalam hal pengurusan pajak dan legalitas usaha secara menyeluruh. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang melalui Whatsapp 085117340844.

Banyak pelaku usaha Indonesia masih bingung NIB wajib atau tidak dan kewajiban legalitasnya. Mereka menjalankan bisnis tanpa memahami risiko hukum yang mengancam. Ketidaktahuan ini membuat usaha beroperasi dalam zona abu-abu yang berbahaya bagi kelangsungan bisnis.

Tanpa NIB, bisnis Anda terancam sanksi penutupan, kehilangan akses kredit bank, dan ditolak program pemerintah. Konsumen menganggap usaha ilegal, reputasi hancur, dan kemitraan bisnis sulit terjalin. Kerugian finansial dan hukum pasti mengikuti.

NIB melalui sistem OSS memberikan legalitas penuh untuk bisnis Anda. Proses online yang mudah dan cepat memastikan akses ke semua fasilitas pemerintah, kredibilitas tinggi, dan perlindungan hukum yang kuat untuk pertumbuhan usaha berkelanjutan.

Apa itu NIB dan Mengapa Penting untuk Bisnis?

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas legal yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB mempermudah proses perizinan, membuka akses ke fasilitas pemerintah, dan memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen dan investor.

Definisi NIB dalam Dunia Usaha

NIB adalah serangkaian angka unik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai tanda registrasi resmi suatu usaha. NIB berfungsi menggantikan beberapa dokumen legal seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan lainnya.

Melalui NIB, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen lain seperti NPWP, BPJS, hingga perizinan berusaha yang disesuaikan dengan risiko usahanya. Prosesnya terintegrasi dalam sistem OSS NIB, menjadikannya cepat, efisien, dan terstandar di seluruh Indonesia.

Berikut adalah contoh NIB: Contoh NIB.

Siapa yang Wajib Memiliki NIB?

Semua pelaku usaha di Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum, diwajibkan memiliki NIB untuk dapat menjalankan bisnis secara sah. Ini termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan besar dengan bentuk hukum seperti PT, CV, hingga koperasi. Berikut penjelasannya:

• Usaha Perorangan: Pelaku usaha perseorangan, termasuk UMKM dan merchant online, wajib daftar NIB untuk beroperasi legal dan mendapatkan akses fasilitas perizinan.
• Badan Usaha Hukum: Entitas usaha berbadan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan dan sejenis wajib memiliki NIB agar dapat menjalankan bisnis secara sah, meliputi kegiatan operasional dan komersial.
• Badan Layanan & Pemerintah: Badan layanan umum, BUMD, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang didirikan oleh pemerintah atau yayasan juga perlu NIB untuk memastikan kelayakan dan kepastian hukum dalam aktivitas usaha.

Apakah NIB Wajib atau Tidak?

NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia sebagai tanda identitas resmi dan legalitas usaha. Meski beberapa usaha berisiko rendah hanya perlu NIB tanpa izin tambahan, tanpa NIB Anda tidak dapat menjalankan bisnis dengan sah dalam sistem OSS dan regulasi negara.

Ketentuan Hukum dan Regulasi Terkait NIB

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 menetapkan NIB sebagai identitas usaha yang wajib diterbitkan melalui sistem OSS. NIB berfungsi sebagai dasar memperoleh izin usaha, izin komersial/operasional, serta menggantikan dokumen TDP, API, dan akses kepabeanan.

Selanjutnya, Undang‑Undang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 mempertegas bahwa NIB wajib bagi semua pelaku usaha berdasarkan pendekatan berbasis risiko, baik perseorangan atau badan usaha. Tanpa NIB, Anda tidak bisa mendapatkan layanan OSS atau izin usaha lainnya.

Risiko Tidak Memiliki NIB

Meskipun beberapa pelaku usaha mungkin menganggap NIB UMKM tidak terlalu penting, kenyataannya legalitas ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Tanpa NIB, berbagai akses, hak, dan perlindungan hukum bisa hilang dan menimbulkan konsekuensi serius.

Berikut merupakan risiko jika tidak memiliki NIB:

• Tidak bisa mengurus izin lain: Anda tidak bisa mendapatkan izin lingkungan, zonasi, atau izin komersial lainnya yang diatur OSS.
• Kehilangan akses program pemerintah: Tanpa NIB, usaha tidak dapat mengakses pembiayaan, subsidi, atau program pembinaan seperti KUR atau insentif usaha.
• Kesulitan mendapatkan kredit usaha: Bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan NIB untuk memproses pinjaman modal bagi UMKM dan bisnis lainnya
• Potensi sanksi dan penutupan usaha: Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, denda, atau bahkan menutup usaha yang tidak terdaftar secara resmi melalui NIB.
• Reputasi usaha tercemar: Bisnis tanpa NIB dianggap ilegal oleh konsumen dan mitra kerja sehingga kepercayaan, kerjasama, dan reputasi usaha bisa menurun drastis.

Bagaimana Cara Membuat NIB Online?

Pendaftaran NIB kini sepenuhnya daring melalui sistem OSS pemerintah, Anda juga bisa cek NIB lewat website tersebut, membuat proses registrasi usaha jadi cepat dan mudah. Anda hanya perlu akun OSS, mengisi data usaha lengkap, serta unggah dokumen pelengkap untuk langsung memperoleh identitas legal resmi.

Langkah-langkah Membuat NIB Melalui OSS, Anda bisa melakukan pembuatan NIB online dengan mudah lewat langkah-langkah berikut ini:

1. Akses & Registrasi Akun OSS – Kunjungi oss.go.id, buat akun baru; isi email dan telepon, verifikasi via email atau WhatsApp.
2. Login ke Dashboard – Masuk menggunakan username, password, dan captcha, kemudian pilih menu “Perizinan Berusaha” › “Permohonan Baru”.
3. Isi Data Pelaku Usaha – Lengkapi informasi perseorangan atau badan usaha, termasuk NIK, NPWP, akta pendirian, lokasi usaha dan KBLI.
4. Unggah Dokumen Pendukung – Sertakan dokumen KTP, NPWP, izin lokasi, surat lingkungan, serta persyaratan tergantung jenis usaha.
5. Verifikasi & Persetujuan – Periksa ulang data, centang pernyataan kebenaran, lalu submit permohonan Anda.
6. Terbitkan NIB – Setelah diverifikasi, sistem OSS mengeluarkan NIB; Anda dapat mencetaknya langsung dari akun OSS.

Solusi Praktis Gunakan Jasa Legalitas

Mengurus NIB secara mandiri memang memungkinkan, namun tak jarang prosesnya terasa membingungkan, apalagi bagi pemilik usaha yang belum familiar dengan alur OSS atau belum memiliki waktu untuk mengisi dan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Untuk itu, menggunakan jasa legalitas seperti yang ditawarkan oleh Creya Space bisa menjadi pilihan tepat. Tim profesional kami akan menangani seluruh proses mulai dari pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB dan pengurusan izin tambahan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Ingin Usaha Lebih Terpercaya? Mulai dari Urus NIB-mu Sekarang!

NIB bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legal yang menentukan masa depan bisnis Anda. Setiap pelaku usaha wajib memilikinya untuk mengakses ekosistem bisnis Indonesia secara penuh, dari pembiayaan hingga kemitraan strategis yang menguntungkan.

Proses pembuatan NIB melalui OSS memang mudah, namun detail teknis sering membingungkan pengusaha pemula. Kesalahan pengisian data atau dokumen tidak lengkap dapat menghambat penerbitan, membuang waktu berharga yang seharusnya fokus pada operasional bisnis.

Dapatkan NIB dengan mudah dan cepat melalui layanan profesional kami. Kunjungi halaman website Creya Space atau hubungi nomor WhatsApp 085117340844 untuk konsultasi gratis. Tim ahli siap membantu legalitas bisnis Anda hari ini juga!

Pengusaha kecil menengah kesulitan memahami bentuk badan usaha CV dan prosedur pendiriannya. Ketidakpahaman tentang struktur hukum, tanggung jawab sekutu, dan proses administrasi membuat calon pengusaha ragu memulai bisnis dengan CV.

Tanpa pemahaman yang tepat, pengusaha berisiko menghadapi masalah hukum serius. Tanggung jawab tidak terbatas sekutu aktif dapat mengancam aset pribadi. Proses pendirian yang salah menyebabkan CV tidak sah dan beroperasi ilegal.

Karena itulah, sangat penting untuk memahami pengertian CV dan contohnya beserta perbedaan CV dan PT ataupun badan usaha lainnya. Berikut akan kami jelaskan apa itu CV dan cara membuatnya lengkap, baik itu secara mandiri maupun menggunakan jasa legalitas usaha.

Apa Itu CV? Definisi Dasar

Dalam dunia bisnis Indonesia, CV adalah perusahaan perseorangan yang populer, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Struktur yang fleksibel dan proses pendirian yang relatif sederhana menjadikan CV pilihan menarik bagi banyak pelaku usaha.

Singkatan CV dan Makna Hukumnya

CV singkatan dari Commanditaire Vennootschap, istilah dalam bahasa Belanda yang berarti persekutuan komanditer. Bentuk usaha ini diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan hingga kini masih digunakan sebagai salah satu opsi pendirian usaha.

Secara hukum, CV diatur dalam Pasal 19–21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun bukan badan hukum, CV tetap memiliki legalitas melalui akta notaris dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, karena tidak memiliki status badan hukum terpisah, tanggung jawab hukum terutama dibebankan kepada sekutu aktif.

Penting bagi para pendiri CV untuk memahami implikasi hukum dari struktur ini, terutama terkait tanggung jawab pribadi sekutu aktif terhadap kewajiban perusahaan. Dengan pemahaman yang tepat, risiko hukum dapat diminimalkan dan operasional usaha dapat berjalan lancar.

Siapa yang Cocok Membentuk CV?

CV cocok bagi pelaku UKM yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas dan struktur kepemilikan fleksibel. Peran sekutu aktif dan pasif bisa dibagi sesuai kesepakatan, menjadikannya efisien dan mudah dikelola.

Struktur CV ideal untuk mitra bisnis yang memiliki kepercayaan tinggi satu sama lain. Sekutu aktif bertanggung jawab atas operasional, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal. Bentuk usaha ini legal dan cocok untuk usaha kecil.

Cara Membuat CV: Proses Lengkap Sampai Resmi Terdaftar

Mendirikan CV melibatkan beberapa tahapan cukup panjang dan proses rumit yang membutuhkan pengetahuan tentang hukum di Indonesia. Ada dua cara yang bisa Anda pilih dalam membuat CV, pertama adalah membuatnya sendiri, dan kedua adalah dengan menggunakan jasa pembuatan CV.

Langkah-langkah pembuatan CV dari awal

Proses pendirian CV melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dipenuhi agar usaha Anda resmi terdaftar dan diakui secara hukum. Berikut panduan lengkap cara membuat Commanditaire Vennootschap:

1. Tentukan Pendiri: CV harus didirikan oleh minimal dua orang: sekutu aktif yang menjalankan operasional dan sekutu pasif yang menyetor modal tanpa terlibat langsung. Keduanya harus Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Siapkan Dokumen Pendirian: Dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi e-KTP dan NPWP dari sekutu aktif dan pasif, fotokopi KK, bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, serta foto lokasi usaha.
3. Ajukan Nama ke Kemenkumham: Pilih nama CV yang belum digunakan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengajuan dilakukan melalui sistem AHU Online Kemenkumham.
4. Buat Akta Pendirian di Notaris: Setelah nama disetujui, buat akta pendirian CV di hadapan notaris yang terdaftar di Kemenkumham. Akta ini memuat identitas pendiri, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta jangka waktu CV.
5. Urus SKDP dan NPWP: Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diperoleh dari kelurahan setempat. Setelah itu, daftarkan NPWP badan usaha di kantor pajak sesuai domisili CV.
6. Daftarkan ke Pengadilan Negeri: Langkah terakhir adalah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat dengan membawa dokumen seperti akta pendirian, SKDP, dan NPWP.

Pembuatan CV menggunakan Jasa Legalitas Usaha

Jika Anda ingin proses yang lebih cepat dan efisien, menggunakan jasa legalitas usaha adalah pilihan tepat. Creya Spaces menawarkan layanan pendirian yang profesional dan terpercaya. Creya dapat membantu Anda dalam seluruh proses pendirian, mulai dari pengecekan nama, pembuatan akta, hingga pengurusan izin usaha.

Berikut beberapa layanan Creya Space:

Pendirian Badan Usaha

• PT (Perseroan Terbatas): Creya menyediakan paket Basic, Bisnis, dan Executive yang mencakup pengecekan nama PT, akta pendirian, SK Kemenkumham, NIB OSS, NPWP, hingga layanan virtual office dan pembukaan rekening bank.
• PT Perorangan: Paket Basic dan Bisnis tersedia dengan fasilitas seperti sertifikat pendirian, pernyataan pendirian, NIB, dan NPWP.
• CV (Commanditaire Vennootschap): Paket Basic dan Bisnis mencakup pengecekan nama CV, akta pendirian, SKT Kemenkumham, NIB OSS, NPWP, dan izin usaha berisiko rendah.
• Yayasan, Perkumpulan, Firma, dan Koperasi: Layanan pendirian mencakup akta, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, dan opsi virtual office.

Perubahan & Pembaruan Legalitas

• Perubahan Struktur & Data Perusahaan: Meliputi perubahan pengurus, anggaran dasar, domisili, serta akuisisi saham.
• Pembubaran & Perpanjangan: Layanan pembubaran PT dan perpanjangan akta serta SK perusahaan.

Dokumen & Izin Tambahan

• Pembuatan Dokumen Legal: Termasuk pembuatan NIB, NPWP, EFIN badan, dan rekening bank perusahaan.
• Perlindungan Kekayaan Intelektual: Layanan pendaftaran merek dagang untuk perorangan dan UMKM.
• Sertifikasi & Izin Khusus: Membantu dalam pengurusan SNI, sertifikat halal, izin edar BPOM, izin ekspor-impor, dan lainnya.

Izin Khusus Sektor Tertentu

• Klinik Kecantikan: Pengurusan izin klinik pratama/utama, SIP, dan perjanjian kerja sama dengan apoteker.
• Lembaga Pendidikan Non-Formal: Pengurusan izin untuk lembaga kursus dan pelatihan.
• Sektor Transportasi & Konstruksi: Pengurusan SIUJPT dan SBUJK untuk berbagai skala usaha.

Layanan Tambahan

• Virtual Office: Alamat bisnis legal untuk meningkatkan citra profesional tanpa harus menyewa kantor fisik.
• Private Office & Coworking Space: Ruang kerja pribadi dan bersama dengan fasilitas lengkap.
  Meeting & Event Spaces: Ruang meeting modern dan tempat acara serbaguna untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Dengan menggunakan layanan Creya, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga, serta memastikan bahwa seluruh proses pendirian CV berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Siap Mulai Usaha? Yuk Mulai Dirikan CV bersama Creya Sekarang!

CV menjadi pilihan strategis bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan fleksibilitas struktur kepemilikan dan proses pendirian sederhana. Pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sekutu aktif dan pasif sangat penting untuk meminimalkan risiko hukum dalam operasional.

Pendirian CV yang tepat memerlukan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari akta notaris hingga pendaftaran pengadilan negeri, setiap tahapan harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan legalitas usaha.

Creya Spaces menyediakan layanan pendirian CV profesional yang memudahkan proses administratif kompleks. Tim berpengalaman kami memastikan CV Anda terdaftar resmi dan siap beroperasi. Kunjungi Creya Space atau WhatsApp 085117340844 untuk konsultasi kebutuhan legalitas usaha Anda.