Edukatif

Banyak pemilik PT Perorangan merasa terbatas saat ingin mengembangkan usaha. Struktur sederhana membuat akses pendanaan, kerjasama, dan kredibilitas terbatas. Hambatan ini sering menghalangi peluang besar yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan bisnis lebih cepat.

Ketika peluang kerjasama datang, status PT Perorangan sering dipandang kurang meyakinkan oleh investor dan mitra bisnis. Perbedaan regulasi, keterbatasan modal, dan minimnya citra profesional bisa membuat perusahaan kalah bersaing di pasar yang kompetitif.

Mengubah PT Perorangan menjadi PT biasa memberi akses modal lebih luas, struktur kepemilikan jelas, dan citra profesional meningkat. Proses ini juga membuka peluang ekspansi bisnis lebih besar dengan dukungan regulasi yang sesuai kebutuhan pertumbuhan perusahaan.

Apa Itu PT Perorangan dan PT Biasa?

Perseroan Terbatas hadir dalam dua bentuk legal. yaitu PT Perorangan dan PT Biasa. PT Perorangan dirancang bagi pelaku usaha mikro dengan kepemilikan tunggal, sedangkan PT Biasa cocok untuk usaha berkembang dengan struktur lebih formal dan kompleks.

Pengertian PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam sistem ini, pemilik berperan ganda sebagai pemegang saham sekaligus direktur, sehingga seluruh kendali dan keputusan bisnis berada di tangan satu orang. Regulasi pendiriannya diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021

Contoh PT Perorangan ini banyak digunakan untuk usaha berskala mikro dan kecil, misalnya bengkel motor, salon kecantikan, atau warung makan. Proses pendaftarannya cukup sederhana, yaitu dengan mengisi formulir elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online.

Berikut contoh daftar PT Perorangan:

• PT Sribu Digital Kreatif: Platform desain berbasis crowdsourcing, menyediakan layanan logo, branding, dan desain website. Sebagai PT Perorangan, usaha ini fleksibel dan legal untuk pelaku bisnis kreatif.
• PT Rukita Bhinneka Indonesia: Berawal sebagai usaha kos-kosan, kini berkembang menjadi platform co-living modern. Dibangun sebagai PT Perorangan, Rukita menggabungkan fleksibilitas legal dengan inovasi properti.

Selain itu, AHU PT Perorangan juga digunakan untuk berbagai keperluan administrasi lain seperti pendaftaran perubahan data perusahaan secara daring. Salah satu kewajiban PT Perorangan, baik itu usaha mikro atau kecil adalah “melaporkan laporan keuangan”, yang harus disampaikan paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku perusahaan.

Pengertian PT Biasa

PT Biasa adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh minimal dua pendiri, baik perorangan maupun badan hukum, dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bentuk perusahaan ini memiliki struktur formal yang lebih kompleks, sehingga umumnya digunakan untuk kegiatan usaha berskala menengah hingga besar.

Proses pendirian PT Biasa memerlukan akta pendirian dari notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pembentukan struktur perusahaan lengkap seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Struktur ini membuat PT Biasa lebih terpercaya di mata investor dan lembaga keuangan.

Perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa

Memahami perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa penting sebelum memilih bentuk korporasi. Berikut penjelasan perbedaan utama dalam struktur, proses, tanggung jawab hukum, dan segala aspek penting lainnya.

• Jumlah Pendiri: PT Biasa didirikan oleh minimal dua orang atau badan hukum, sehingga kepemilikannya terbagi di antara para pendiri. Sebaliknya, PT Perorangan hanya dimiliki oleh satu orang WNI yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham dan direktur.
• Struktur Organisasi: PT Biasa memiliki struktur organisasi lengkap yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. PT Perorangan tidak memiliki struktur ini, sehingga pemilik memegang kendali penuh atas keputusan perusahaan.
• Proses Pendirian: Pendirian PT Biasa memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, membuat prosesnya lebih formal dan memakan waktu. PT Perorangan dapat didirikan secara online melalui sistem AHU tanpa akta notaris.
• Skala Usaha: PT Biasa umumnya digunakan untuk usaha menengah hingga besar karena memiliki sumber modal lebih kuat. PT Perorangan cocok untuk pelaku usaha mikro atau kecil yang ingin berbadan hukum tetapi dengan proses yang lebih sederhana.
• Kredibilitas: PT Biasa cenderung lebih dipercaya oleh investor dan lembaga keuangan karena struktur dan regulasinya lebih ketat. PT Perorangan lebih fleksibel di pengelolaan, tetapi skala dan reputasinya terbatas dibandingkan PT Biasa.

Syarat dan Prosedur Perubahan PT Perorangan ke PT Biasa

Untuk menjalankan transisi ini secara sah, perlu memenuhi syarat operasional dan mengikuti prosedur formal, syarat dan prosedur untuk melakukan perubahan PT Perorangan ke PT Biasa. Jika tidak ingin ribet, kamu bisa pakai jasa perubahan PT Perorangan ke PT Biasa dari Creya Space hubungi nomor Whatsapp 085117340844.

Syarat Perubahan:

• Pemegang Saham lebih dari satu: PT Perorangan wajib diubah menjadi PT Biasa jika jumlah pemegang saham bertambah, tidak lagi tunggal.
• Tidak lagi memenuhi kriteria UMK: Jika modal atau omzet usaha melebihi batas usaha mikro dan kecil (UMK), perubahan status menjadi PT Biasa wajib dilakukan.
• Minimal dua pemegang saham, anggaran dasar sesuai UU: PT Biasa harus memiliki setidaknya dua pemegang saham. Anggaran dasar baru perlu disusun sesuai ketentuan UU Perseroan Terbatas.
• Modal dasar disesuaikan: Anggaran dasar harus mencantumkan modal dasar yang memadai berdasarkan skala usaha, meski tidak ditentukan jumlah minimal secara eksplisit.

Prosedur Perubahan:

1. Membuat akta perubahan di notaris: Langkah pertama yaitu menyusun akta notaris yang mencakup pernyataan perubahan, anggaran dasar baru, dan data perseroan yang diperbarui.
2. Pendaftaran melalui AHU Online (Kemenkumham): Notaris mengunggah akta perubahan ke sistem AHU Online untuk pendaftaran resmi dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Surat pernyataan elektronik: Pemohon wajib mengisi surat elektronik yang menyatakan bahwa format dokumen dan lampiran sudah sesuai ketentuan, serta bertanggung jawab atas kebenarannya.
4. Pengkinian data administratif: Setelah pengesahan, wajib memperbarui data seperti NPWP badan, NIB dan izin usaha melalui OSS, serta rekening bank atas nama PT Biasa.

Bisnismu Harus Naik Level, Waktunya Beralih dari PT Perorangan ke PT Biasa

Waktu yang tepat untuk melakukan perubahan ini biasanya muncul saat bisnis mulai tumbuh pesat. Misalnya, ada rencana menambah pemegang saham, omzet dan aset sudah melebihi batas UMK, atau butuh modal besar untuk ekspansi. Pada tahap ini, mengubah struktur perusahaan bisa membantu memaksimalkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Tidak perlu pusing mengurus perubahan PT, kamu bisa pakai jasa perubahan PT Perorangan ke PT Biasa dari Creya Space. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Creya Space Legalitas usaha atau hubungi nomor Whatsapp kita 085117340844a.

Masih banyak karyawan dan pemberi kerja masih bingung menghitung PPh 21 dengan benar, terlebih lagi tarif pph 21 2024 mengalami perubahan. Kesalahan perhitungan pajak penghasilan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tarif dan metode pemotongan yang tepat.

Kesalahan PPh 21 dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, dan masalah hukum. Perusahaan berisiko kehilangan kredibilitas, sementara karyawan menghadapi potensi tunggakan pajak yang merugikan kondisi keuangan dan reputasi mereka.

Berikut panduan lengkap PPh 21 yang memberikan penjelasan tarif terbaru, cara hitung yang tepat, dan contoh praktis. Dengan memahami aturan PTKP dan metode TER, Anda dapat mengelola kewajiban pajak secara efisien dan akurat.

Apa itu Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Mengapa Penting untuk Dipahami?

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, seperti gaji, honorarium, tunjangan, atau imbalan sejenis. Pemahaman PPh 21 penting bagi pemberi kerja dan karyawan untuk memastikan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Definisi Dasar PPh 21

PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, dipungut melalui pemberi kerja, bendahara, atau penyelenggara kegiatan. Objeknya meliputi gaji, tunjangan, honorarium, pensiun, pesangon, dan pembayaran terkait pekerjaan atau jasa.

Pemungutan PPh 21 bertujuan menjamin pelaporan pajak yang tepat waktu. Tarifnya bersifat progresif sesuai UU PPh (5–35%) dan juga bisa menggunakan skema tarif efektif rata-rata bulanan (TER). Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah nasional.

Siapa saja yang Dikenai PPh 21?

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tidak hanya berlaku bagi pekerja tetap di perusahaan, tetapi juga mencakup berbagai individu dengan penghasilan dari pekerjaan atau jasa. Berikut adalah kelompok individu atau pihak yang dikenai PPh 21:

• Pegawai Tetap dan Tidak Tetap: Karyawan dengan status tetap maupun tidak tetap, termasuk karyawan kontrak, paruh waktu, hingga pekerja harian, dikenai PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima secara rutin.
• Penerima Pensiun, Pesangon, dan Tunjangan Hari Tua: Termasuk pensiunan yang mendapatkan dana secara berkala dari perusahaan atau lembaga dana pensiun, serta penerima manfaat pesangon atau THT.
• Bukan Pegawai atau Tenaga Ahli: Individu yang memberikan jasa secara independen seperti dokter, pengacara, konsultan, desainer grafis, atau freelancer lainnya juga menjadi subjek PPh 21.
• Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas yang Bukan Pegawai Tetap: Meskipun tidak berstatus sebagai karyawan, mereka menerima penghasilan dari peran mereka dalam struktur perusahaan dan tetap dikenai PPh 21 sesuai tarif yang berlaku.
• Mantan Pegawai dengan Penghasilan Berkala: Mantan pegawai yang masih menerima tunjangan atau pembayaran berkala dari mantan perusahaan tetap dianggap memiliki penghasilan, sehingga terutang pajak atas pendapatan tersebut.
• Peserta Kegiatan atau Event: Individu yang menerima honorarium, uang transport, hadiah, atau penghargaan dari partisipasinya dalam suatu kegiatan juga termasuk dalam subjek PPh 21.

Tarif PPh 21 Terbaru: Apa yang Berubah?

Kapan aturan ini mulai berlaku? Jadi, tarif pajak PPh 21 2024 berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemerintah resmi menerapkan perubahan tarif dan metode pemotongan PPh 21 dengan dua skema baru: tarif efektif rata-rata (TER) bulanan/harian serta revisi tarif progresif pph 21 terbaru berdasarkan UU HPP. Tujuannya agar sistem perpajakan lebih adil, transparan, dan simple.

Beberapa perubahan yang ada:

Skema Dua Tarif: Progresif & TER

Peraturan Pemerintah No. 58/2023 memperkenalkan dua metode pemotongan:

• Tarif progresif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh hanya digunakan saat Masa Pajak Terakhir (Desember),
• Sedangkan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) digunakan sepanjang masa pajak lainnya dengan opsi bulanan dan harian.

Penyesuaian Lapisan Tarif Progresif

Dalam UU HPP No. 7/2021, batas penghasilan kena pajak awal bergeser dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta per tahun. Kini ada lima lapisan tarif: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Skema TER Bulanan & Harian

• TER Bulanan dibedakan menurut status keluarga (TK/K1–K3), mencakup tiga kategori tarif bulanan 0%-34%;
• TER Harian untuk pekerja tidak tetap dengan tarif mulai 0–25%, tergantung penghasilan harian rata-rata.

Penambahan Pengecualian

Beberapa komponen penghasilan kini bebas pajak: zakat/sumbangan wajib melalui pemberi kerja, bantuan pemerintah (DTP), dan natura/kenikmatan seperti tunjangan non-tunai.

Apa itu PTKP dan Bagaimana Pengaruhnya ke PPh 21?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menentukan batasan penghasilan individu yang tidak dikenakan PPh 21. Memahami PTKP PPh 21 penting agar penghitungan pajak lebih tepat, adil, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga menghindari kesalahan administratif dan potensi sanksi.

Definisi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan orang pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21), sesuai UU PPh Pasal 7 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016. PTKP menjadi pengurang saat menghitung penghasilan neto sebelum pajak dikenakan.

PTKP mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang. Jika penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan komponen lain tidak melebihi PTKP, maka PPh 21-nya nol. Demikian penting, PTKP mendukung keadilan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah dan menengah.

Besaran PTKP terbaru untuk wajib pajak

Besaran PTKP terbaru masih merujuk pada PMK No. 101/PMK.010/2016, berlaku sejak 2016 dan tetap dipertahankan hingga 2025. Untuk wajib pajak tidak kawin (TK/0) besarnya tetap Rp54.000.000 per tahun, atau sekitar Rp4.500.000 per bulan.

Tambahan PTKP diberikan sesuai status keluarga. Kawin (K/0) mendapat tambahan Rp4.500.000, ditambah Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal tiga). Jika istri digabung (K/I), tambahan PTKP untuk istri Rp54.000.000, plus tunjangan anak serupa.

Cara Menghitung PPh 21: Panduan Lengkap + Contoh

Untuk menghitung pajak PPh 21 sebenarnya Anda bisa memakai kalkulator pph 21 djp online yang disediakan pemerintah. Namun, supaya lebih paham tentang tarif PPh 21, berikut kami berikan contoh cara menghitung PPh 21 lengkap:

1. Hitung Penghasilan Bruto Tahunan: Jumlahkan gaji pokok, tunjangan, uang lembur, dan komponen penghasilan lain selama setahun. (Contohnya: Gaji Rp6.000.000 + lembur Rp2.000.000 → bruto Rp8.032.400).
2. Kurangi Penghasilan Bruto: Kurangi dengan biaya jabatan (5% maksimum Rp6.000.000/tahun) serta iuran BPJS, JHT, dan Jaminan Pensiun. (Contoh pemotongan total Rp581.620 → netto Rp7.450.780).
3. Hitung Penghasilan Neto Tahunan: Kalikan netto bulanan ×12 → dpt penghasilan netto tahunan (misalnya 7.450.780×12 = Rp89.409.360).
4. Kurangi PTKP: Gunakan PTKP sesuai status (TK/0: Rp54.000.000). Contoh: Rp89.409.360–54.000.000 → PKP = Rp35.409.360.
5. Hitung PPh Terutang: Terapkan tarif progresif berdasarkan lapisan: misal 5% × Rp35.409.000 → PPh tahunan Rp1.770.450 → bagian bulanan ~Rp147.538.
6. Contoh Beda Metode dan Status:

• • Tanpa NPWP: PPh dikalikan 120%, jadi Rp177.046.
  • Status K/1: jika staf sudah menikah + 1 anak, PTKP Rp63 juta. Contoh: nyicil Rp400.833/bulan.

Jadi berapa persen pph 21 per bulan? Besaran persentase PPh 21 per bulan tidak tetap (tidak flat), karena PPh 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan. Namun, besaran bulanannya bisa dihitung dengan cara membagi total PPh tahunan dengan 12 bulan.

Setelah memahami cara menghitung pajak dan contohnya, mungkin Anda mulai merasa bahwa urusan pajak dan legalitas usaha cukup menyita waktu dan pikiran. Tapi tenang, Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres? 

Serahkan saja ke Creya Space. Di sini, Anda bisa mendapatkan layanan legalitas usaha secara profesional tanpa ribet—mulai dari pengurusan izin usaha, dokumen legal, hingga konsultasi lengkap. Solusi praktis bagi Anda yang ingin fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani proses administratif.

Kenapa Urusan Pajak Tak Perlu Bikin Stres? Serahkan ke Creya Space!

PPh 21 kini mengalami transformasi signifikan melalui penerapan dual system tarif progresif dan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Sistem baru ini memberi fleksibilitas dalam perhitungan, sehingga lebih adil dan transparan bagi wajib pajak.

Pemahaman PTKP dan status keluarga menjadi kunci optimalisasi pajak personal. Dengan memanfaatkan pengecualian seperti zakat dan bantuan pemerintah, wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak secara legal sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Namun, untuk memastikan implementasi yang tepat dan terhindar dari risiko sanksi, pendampingan profesional sangat disarankan. Creya Space siap membantu Anda dalam hal pengurusan pajak dan legalitas usaha secara menyeluruh. Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang melalui Whatsapp 085117340844.

Banyak pelaku usaha Indonesia masih bingung NIB wajib atau tidak dan kewajiban legalitasnya. Mereka menjalankan bisnis tanpa memahami risiko hukum yang mengancam. Ketidaktahuan ini membuat usaha beroperasi dalam zona abu-abu yang berbahaya bagi kelangsungan bisnis.

Tanpa NIB, bisnis Anda terancam sanksi penutupan, kehilangan akses kredit bank, dan ditolak program pemerintah. Konsumen menganggap usaha ilegal, reputasi hancur, dan kemitraan bisnis sulit terjalin. Kerugian finansial dan hukum pasti mengikuti.

NIB melalui sistem OSS memberikan legalitas penuh untuk bisnis Anda. Proses online yang mudah dan cepat memastikan akses ke semua fasilitas pemerintah, kredibilitas tinggi, dan perlindungan hukum yang kuat untuk pertumbuhan usaha berkelanjutan.

Apa itu NIB dan Mengapa Penting untuk Bisnis?

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas legal yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB mempermudah proses perizinan, membuka akses ke fasilitas pemerintah, dan memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen dan investor.

Definisi NIB dalam Dunia Usaha

NIB adalah serangkaian angka unik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai tanda registrasi resmi suatu usaha. NIB berfungsi menggantikan beberapa dokumen legal seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan lainnya.

Melalui NIB, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen lain seperti NPWP, BPJS, hingga perizinan berusaha yang disesuaikan dengan risiko usahanya. Prosesnya terintegrasi dalam sistem OSS NIB, menjadikannya cepat, efisien, dan terstandar di seluruh Indonesia.

Berikut adalah contoh NIB: Contoh NIB.

Siapa yang Wajib Memiliki NIB?

Semua pelaku usaha di Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum, diwajibkan memiliki NIB untuk dapat menjalankan bisnis secara sah. Ini termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan besar dengan bentuk hukum seperti PT, CV, hingga koperasi. Berikut penjelasannya:

• Usaha Perorangan: Pelaku usaha perseorangan, termasuk UMKM dan merchant online, wajib daftar NIB untuk beroperasi legal dan mendapatkan akses fasilitas perizinan.
• Badan Usaha Hukum: Entitas usaha berbadan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan dan sejenis wajib memiliki NIB agar dapat menjalankan bisnis secara sah, meliputi kegiatan operasional dan komersial.
• Badan Layanan & Pemerintah: Badan layanan umum, BUMD, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang didirikan oleh pemerintah atau yayasan juga perlu NIB untuk memastikan kelayakan dan kepastian hukum dalam aktivitas usaha.

Apakah NIB Wajib atau Tidak?

NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia sebagai tanda identitas resmi dan legalitas usaha. Meski beberapa usaha berisiko rendah hanya perlu NIB tanpa izin tambahan, tanpa NIB Anda tidak dapat menjalankan bisnis dengan sah dalam sistem OSS dan regulasi negara.

Ketentuan Hukum dan Regulasi Terkait NIB

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 menetapkan NIB sebagai identitas usaha yang wajib diterbitkan melalui sistem OSS. NIB berfungsi sebagai dasar memperoleh izin usaha, izin komersial/operasional, serta menggantikan dokumen TDP, API, dan akses kepabeanan.

Selanjutnya, Undang‑Undang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 mempertegas bahwa NIB wajib bagi semua pelaku usaha berdasarkan pendekatan berbasis risiko, baik perseorangan atau badan usaha. Tanpa NIB, Anda tidak bisa mendapatkan layanan OSS atau izin usaha lainnya.

Risiko Tidak Memiliki NIB

Meskipun beberapa pelaku usaha mungkin menganggap NIB UMKM tidak terlalu penting, kenyataannya legalitas ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Tanpa NIB, berbagai akses, hak, dan perlindungan hukum bisa hilang dan menimbulkan konsekuensi serius.

Berikut merupakan risiko jika tidak memiliki NIB:

• Tidak bisa mengurus izin lain: Anda tidak bisa mendapatkan izin lingkungan, zonasi, atau izin komersial lainnya yang diatur OSS.
• Kehilangan akses program pemerintah: Tanpa NIB, usaha tidak dapat mengakses pembiayaan, subsidi, atau program pembinaan seperti KUR atau insentif usaha.
• Kesulitan mendapatkan kredit usaha: Bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan NIB untuk memproses pinjaman modal bagi UMKM dan bisnis lainnya
• Potensi sanksi dan penutupan usaha: Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, denda, atau bahkan menutup usaha yang tidak terdaftar secara resmi melalui NIB.
• Reputasi usaha tercemar: Bisnis tanpa NIB dianggap ilegal oleh konsumen dan mitra kerja sehingga kepercayaan, kerjasama, dan reputasi usaha bisa menurun drastis.

Bagaimana Cara Membuat NIB Online?

Pendaftaran NIB kini sepenuhnya daring melalui sistem OSS pemerintah, Anda juga bisa cek NIB lewat website tersebut, membuat proses registrasi usaha jadi cepat dan mudah. Anda hanya perlu akun OSS, mengisi data usaha lengkap, serta unggah dokumen pelengkap untuk langsung memperoleh identitas legal resmi.

Langkah-langkah Membuat NIB Melalui OSS, Anda bisa melakukan pembuatan NIB online dengan mudah lewat langkah-langkah berikut ini:

1. Akses & Registrasi Akun OSS – Kunjungi oss.go.id, buat akun baru; isi email dan telepon, verifikasi via email atau WhatsApp.
2. Login ke Dashboard – Masuk menggunakan username, password, dan captcha, kemudian pilih menu “Perizinan Berusaha” › “Permohonan Baru”.
3. Isi Data Pelaku Usaha – Lengkapi informasi perseorangan atau badan usaha, termasuk NIK, NPWP, akta pendirian, lokasi usaha dan KBLI.
4. Unggah Dokumen Pendukung – Sertakan dokumen KTP, NPWP, izin lokasi, surat lingkungan, serta persyaratan tergantung jenis usaha.
5. Verifikasi & Persetujuan – Periksa ulang data, centang pernyataan kebenaran, lalu submit permohonan Anda.
6. Terbitkan NIB – Setelah diverifikasi, sistem OSS mengeluarkan NIB; Anda dapat mencetaknya langsung dari akun OSS.

Solusi Praktis Gunakan Jasa Legalitas

Mengurus NIB secara mandiri memang memungkinkan, namun tak jarang prosesnya terasa membingungkan, apalagi bagi pemilik usaha yang belum familiar dengan alur OSS atau belum memiliki waktu untuk mengisi dan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Untuk itu, menggunakan jasa legalitas seperti yang ditawarkan oleh Creya Space bisa menjadi pilihan tepat. Tim profesional kami akan menangani seluruh proses mulai dari pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB dan pengurusan izin tambahan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Ingin Usaha Lebih Terpercaya? Mulai dari Urus NIB-mu Sekarang!

NIB bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legal yang menentukan masa depan bisnis Anda. Setiap pelaku usaha wajib memilikinya untuk mengakses ekosistem bisnis Indonesia secara penuh, dari pembiayaan hingga kemitraan strategis yang menguntungkan.

Proses pembuatan NIB melalui OSS memang mudah, namun detail teknis sering membingungkan pengusaha pemula. Kesalahan pengisian data atau dokumen tidak lengkap dapat menghambat penerbitan, membuang waktu berharga yang seharusnya fokus pada operasional bisnis.

Dapatkan NIB dengan mudah dan cepat melalui layanan profesional kami. Kunjungi halaman website Creya Space atau hubungi nomor WhatsApp 085117340844 untuk konsultasi gratis. Tim ahli siap membantu legalitas bisnis Anda hari ini juga!

Pengusaha kecil menengah kesulitan memahami bentuk badan usaha CV dan prosedur pendiriannya. Ketidakpahaman tentang struktur hukum, tanggung jawab sekutu, dan proses administrasi membuat calon pengusaha ragu memulai bisnis dengan CV.

Tanpa pemahaman yang tepat, pengusaha berisiko menghadapi masalah hukum serius. Tanggung jawab tidak terbatas sekutu aktif dapat mengancam aset pribadi. Proses pendirian yang salah menyebabkan CV tidak sah dan beroperasi ilegal.

Karena itulah, sangat penting untuk memahami pengertian CV dan contohnya beserta perbedaan CV dan PT ataupun badan usaha lainnya. Berikut akan kami jelaskan apa itu CV dan cara membuatnya lengkap, baik itu secara mandiri maupun menggunakan jasa legalitas usaha.

Apa Itu CV? Definisi Dasar

Dalam dunia bisnis Indonesia, CV adalah perusahaan perseorangan yang populer, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Struktur yang fleksibel dan proses pendirian yang relatif sederhana menjadikan CV pilihan menarik bagi banyak pelaku usaha.

Singkatan CV dan Makna Hukumnya

CV singkatan dari Commanditaire Vennootschap, istilah dalam bahasa Belanda yang berarti persekutuan komanditer. Bentuk usaha ini diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan hingga kini masih digunakan sebagai salah satu opsi pendirian usaha.

Secara hukum, CV diatur dalam Pasal 19–21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun bukan badan hukum, CV tetap memiliki legalitas melalui akta notaris dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, karena tidak memiliki status badan hukum terpisah, tanggung jawab hukum terutama dibebankan kepada sekutu aktif.

Penting bagi para pendiri CV untuk memahami implikasi hukum dari struktur ini, terutama terkait tanggung jawab pribadi sekutu aktif terhadap kewajiban perusahaan. Dengan pemahaman yang tepat, risiko hukum dapat diminimalkan dan operasional usaha dapat berjalan lancar.

Siapa yang Cocok Membentuk CV?

CV cocok bagi pelaku UKM yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas dan struktur kepemilikan fleksibel. Peran sekutu aktif dan pasif bisa dibagi sesuai kesepakatan, menjadikannya efisien dan mudah dikelola.

Struktur CV ideal untuk mitra bisnis yang memiliki kepercayaan tinggi satu sama lain. Sekutu aktif bertanggung jawab atas operasional, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal. Bentuk usaha ini legal dan cocok untuk usaha kecil.

Cara Membuat CV: Proses Lengkap Sampai Resmi Terdaftar

Mendirikan CV melibatkan beberapa tahapan cukup panjang dan proses rumit yang membutuhkan pengetahuan tentang hukum di Indonesia. Ada dua cara yang bisa Anda pilih dalam membuat CV, pertama adalah membuatnya sendiri, dan kedua adalah dengan menggunakan jasa pembuatan CV.

Langkah-langkah pembuatan CV dari awal

Proses pendirian CV melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dipenuhi agar usaha Anda resmi terdaftar dan diakui secara hukum. Berikut panduan lengkap cara membuat Commanditaire Vennootschap:

1. Tentukan Pendiri: CV harus didirikan oleh minimal dua orang: sekutu aktif yang menjalankan operasional dan sekutu pasif yang menyetor modal tanpa terlibat langsung. Keduanya harus Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Siapkan Dokumen Pendirian: Dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi e-KTP dan NPWP dari sekutu aktif dan pasif, fotokopi KK, bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, serta foto lokasi usaha.
3. Ajukan Nama ke Kemenkumham: Pilih nama CV yang belum digunakan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengajuan dilakukan melalui sistem AHU Online Kemenkumham.
4. Buat Akta Pendirian di Notaris: Setelah nama disetujui, buat akta pendirian CV di hadapan notaris yang terdaftar di Kemenkumham. Akta ini memuat identitas pendiri, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta jangka waktu CV.
5. Urus SKDP dan NPWP: Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diperoleh dari kelurahan setempat. Setelah itu, daftarkan NPWP badan usaha di kantor pajak sesuai domisili CV.
6. Daftarkan ke Pengadilan Negeri: Langkah terakhir adalah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat dengan membawa dokumen seperti akta pendirian, SKDP, dan NPWP.

Pembuatan CV menggunakan Jasa Legalitas Usaha

Jika Anda ingin proses yang lebih cepat dan efisien, menggunakan jasa legalitas usaha adalah pilihan tepat. Creya Spaces menawarkan layanan pendirian yang profesional dan terpercaya. Creya dapat membantu Anda dalam seluruh proses pendirian, mulai dari pengecekan nama, pembuatan akta, hingga pengurusan izin usaha.

Berikut beberapa layanan Creya Space:

Pendirian Badan Usaha

• PT (Perseroan Terbatas): Creya menyediakan paket Basic, Bisnis, dan Executive yang mencakup pengecekan nama PT, akta pendirian, SK Kemenkumham, NIB OSS, NPWP, hingga layanan virtual office dan pembukaan rekening bank.
• PT Perorangan: Paket Basic dan Bisnis tersedia dengan fasilitas seperti sertifikat pendirian, pernyataan pendirian, NIB, dan NPWP.
• CV (Commanditaire Vennootschap): Paket Basic dan Bisnis mencakup pengecekan nama CV, akta pendirian, SKT Kemenkumham, NIB OSS, NPWP, dan izin usaha berisiko rendah.
• Yayasan, Perkumpulan, Firma, dan Koperasi: Layanan pendirian mencakup akta, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, dan opsi virtual office.

Perubahan & Pembaruan Legalitas

• Perubahan Struktur & Data Perusahaan: Meliputi perubahan pengurus, anggaran dasar, domisili, serta akuisisi saham.
• Pembubaran & Perpanjangan: Layanan pembubaran PT dan perpanjangan akta serta SK perusahaan.

Dokumen & Izin Tambahan

• Pembuatan Dokumen Legal: Termasuk pembuatan NIB, NPWP, EFIN badan, dan rekening bank perusahaan.
• Perlindungan Kekayaan Intelektual: Layanan pendaftaran merek dagang untuk perorangan dan UMKM.
• Sertifikasi & Izin Khusus: Membantu dalam pengurusan SNI, sertifikat halal, izin edar BPOM, izin ekspor-impor, dan lainnya.

Izin Khusus Sektor Tertentu

• Klinik Kecantikan: Pengurusan izin klinik pratama/utama, SIP, dan perjanjian kerja sama dengan apoteker.
• Lembaga Pendidikan Non-Formal: Pengurusan izin untuk lembaga kursus dan pelatihan.
• Sektor Transportasi & Konstruksi: Pengurusan SIUJPT dan SBUJK untuk berbagai skala usaha.

Layanan Tambahan

• Virtual Office: Alamat bisnis legal untuk meningkatkan citra profesional tanpa harus menyewa kantor fisik.
• Private Office & Coworking Space: Ruang kerja pribadi dan bersama dengan fasilitas lengkap.
  Meeting & Event Spaces: Ruang meeting modern dan tempat acara serbaguna untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Dengan menggunakan layanan Creya, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga, serta memastikan bahwa seluruh proses pendirian CV berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Siap Mulai Usaha? Yuk Mulai Dirikan CV bersama Creya Sekarang!

CV menjadi pilihan strategis bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan fleksibilitas struktur kepemilikan dan proses pendirian sederhana. Pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sekutu aktif dan pasif sangat penting untuk meminimalkan risiko hukum dalam operasional.

Pendirian CV yang tepat memerlukan kepatuhan terhadap prosedur administratif dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari akta notaris hingga pendaftaran pengadilan negeri, setiap tahapan harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan legalitas usaha.

Creya Spaces menyediakan layanan pendirian CV profesional yang memudahkan proses administratif kompleks. Tim berpengalaman kami memastikan CV Anda terdaftar resmi dan siap beroperasi. Kunjungi Creya Space atau WhatsApp 085117340844 untuk konsultasi kebutuhan legalitas usaha Anda.

Banyak pelaku usaha bingung saat ingin mengurus perihal legalitas bisnis. Sistem perizinan yang rumit ini sering jadi penghambat utama. Hal ini membuat banyak usaha beroperasi tanpa izin resmi dan berisiko sehingga terkena sanksi hukum.

Tanpa legalitas, usaha sulit untuk berkembang. Pelaku usaha tidak bisa mengakses pembiayaan, bantuan, atau mengikuti program pemerintah. Hal ini tentu akan merugikan baik dari segi bisnis maupun perlindungan hukum jangka panjang.

OSS hadir sebagai solusi digital dari pemerintah. Sistem ini memudahkan proses izin usaha secara online dan terintegrasi. Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat, mudah, dan juga legal.

Mengapa Banyak Orang Memilih Mendirikan CV?

Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, memilih mendirikan CV karena proses pendiriannya yang relatif mudah dan cepat. CV tidak memerlukan modal minimum, sehingga lebih terjangkau bagi pengusaha pemula. Selain itu, struktur organisasi CV yang fleksibel memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien.

CV sebagai Solusi Badan Usaha yang Cepat dan Fleksibel

Ada banyak perbedaan CV dan PT, namun yang paling utama adalah CV menawarkan kemudahan dalam proses pendirian. Tidak seperti PT yang memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, CV hanya memerlukan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha. 

Struktur kepemilikan CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mengelola operasional perusahaan, sementara sekutu pasif hanya menyetor modal tanpa terlibat langsung dalam manajemen. Pembagian peran ini memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.

Dalam hal pengambilan keputusan, CV tidak memerlukan rapat umum pemegang saham seperti pada PT. Keputusan dapat diambil secara langsung oleh sekutu aktif, sehingga lebih responsif terhadap dinamika bisnis. Fleksibilitas ini sangat menguntungkan bagi usaha yang membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Keunggulan CV dibanding Usaha Informal

Mendirikan CV memberikan legalitas formal bagi usaha, yang membedakannya dari usaha informal. Dengan status hukum yang jelas, CV dapat lebih mudah menjalin kerja sama bisnis dan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini membuka peluang untuk ekspansi usaha yang lebih luas.

CV juga memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Dalam struktur CV, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sehingga harta pribadi mereka terlindungi dari risiko bisnis. Ini memberikan rasa aman bagi investor dan pemilik modal.

Dibandingkan dengan usaha informal yang seringkali menghadapi kendala dalam hal perpajakan dan perizinan, CV memiliki sistem perpajakan yang lebih terstruktur. Laba CV dikenai pajak satu kali sebagai pajak perusahaan, dan bagian laba yang diterima oleh pemilik tidak dikenai pajak tambahan. Hal ini menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi pemilik usaha.

7 Syarat Mendirikan CV yang Harus Dipenuhi

Mendirikan CV merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha yang ingin memiliki badan hukum resmi dengan proses yang relatif sederhana. Berikut adalah 7 syarat mendirikan CV di Indonesia:

Minimal Dua Orang Pendiri

Syarat membuat cv perusahaan yang pertama adalah harus didirikan oleh minimal dua orang, yaitu sekutu aktif yang menjalankan operasional perusahaan dan sekutu pasif yang menyetor modal tanpa terlibat langsung dalam manajemen.

Menyiapkan Data Pendirian CV

Dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi KTP dan NPWP pendiri, nama CV, alamat domisili, tujuan dan kegiatan usaha sesuai KBLI, serta struktur permodalan dan kepengurusan.

Mengajukan Nama CV ke Kemenkumham

Nama CV harus diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham. Nama yang diajukan harus unik, tidak mengandung angka atau karakter khusus, dan tidak menyerupai nama lembaga pemerintah atau internasional.

Membuat Akta Pendirian CV di Notaris

Akta pendirian CV dibuat di hadapan notaris yang telah terdaftar di Kemenkumham. Akta ini memuat identitas pendiri, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pendiri, serta jangka waktu CV.

Pengesahan Akta Pendirian oleh Kemenkumham

Setelah akta pendirian dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan ke Kemenkumham melalui SABU. Setelah disahkan, CV akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Mengurus NPWP dan SKT Pajak

CV wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili perusahaan. Dokumen yang diperlukan antara lain akta pendirian, SK Kemenkumham, dan surat domisili.

Mengurus NIB melalui OSS RBA

Nomor Induk Berusaha (NIB) diperoleh melalui pendaftaran di sistem OSS RBA. NIB berfungsi sebagai identitas legal perusahaan dan diperlukan untuk mengurus izin usaha lainnya.

Bagaimana Cara Membuat CV Perusahaan Secara Online?

Dengan kemajuan teknologi saat ini, mendirikan sebuah CV kini dapat dilakukan secara online melalui platform OSS RBA atau dengan bantuan jasa pendirian legal usaha. Berikut akan kami jelaskan langkah-langkah cara membuat CV perusahaan online.

Langkah-langkah pembuatan CV di OSS RBA

• Membuat Akun OSS RBA: Kunjungi situs oss.go.id dan daftar sebagai pelaku usaha OSS
• Mengisi Data Perusahaan: Masukkan informasi seperti nama CV, alamat, bidang usaha sesuai KBLI, dan data pendiri.
• Mengajukan NIB: Setelah data lengkap, ajukan permohonan untuk mendapatkan NIB yang akan menjadi identitas resmi perusahaan.
• Mengurus Izin Usaha: Berdasarkan NIB, lanjutkan dengan mengurus izin usaha yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha CV.

Gunakan Jasa Pendirian Legal Usaha Online

Untuk kamu yang menginginkan proses lebih praktis, ada juga jasa pembuatan cv perusahaan online yang menawarkan layanan lengkap, mulai dari pembuatan akta hingga pengurusan NIB dan izin usaha. Creya Space adalah salah satu penyedia jasa pendirian legal usaha terpercaya di Indonesia.

Keunggulan utama Creya Space terletak pada pendampingan dari ahli legal bisnis. Kami akan memastikan seluruh dokumen seperti akta notaris, NPWP, NIB, dan SK Kemenkumham disiapkan dengan benar dan sesuai aturan. Jadi, kamu nggak perlu khawatir soal kesalahan teknis atau regulasi.

Dengan sistem yang praktis dan biaya mendirikan CV terjangkau, Creya Space cocok untuk pelaku usaha pemula maupun UMKM yang ingin langsung jalan tanpa drama. Informasi lebih lanjut tentang jasa pembuatan CV, silahkan kunjungi Creya Space.

Contoh CV Perusahaan yang Baik dan Legal

Memahami struktur dan isi contoh CV perusahaan yang benar bisa jadi panduan penting sebelum kamu mendirikan CV sendiri. Pastikan dokumen legal seperti akta notaris, NPWP, dan NIB tercantum lengkap. Desainnya pun sebaiknya profesional dan mencerminkan identitas usaha.

Biasanya, dalam CV perusahaan yang baik akan mencantumkan:

• Nama dan alamat CV
• Bidang usaha sesuai KBLI
• Data lengkap para pendiri (sekutu aktif & pasif)
• Struktur permodalan dan pembagian tugas
• Nomor legalitas seperti SK Kemenkumham dan NIB

Ayo Segera Membuat CV Perusahaan bersama Creya Space!

Membuat CV perusahaan kini tidak lagi rumit. Dengan memenuhi tujuh syarat utama dan mengikuti alur OSS RBA, kamu bisa mendapatkan legalitas usaha yang sah, cepat, dan terpercaya untuk menunjang pertumbuhan bisnis.

Legalitas CV memberi perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan kredibilitas bisnis. Dengan memulai langkah ini, kamu tidak hanya mematuhi regulasi, tapi juga membuka pintu menuju peluang dan pertumbuhan usaha yang lebih besar.

Tidak ingin ribet mengurus proses pendirian CV? Kamu bisa pakai jasa pendirian legalitas usaha milik Creya Space. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website Creya Space atau hubungi nomor WhatsApp 085117340844.

Banyak pelaku usaha bingung apa itu OSS? pada saat mengurus perihal legalitas bisnis. Sistem perizinan yang rumit ini sering jadi penghambat utama. Hal ini membuat banyak usaha beroperasi tanpa izin resmi dan berisiko sehingga terkena sanksi hukum.

Tanpa legalitas, usaha sulit untuk berkembang. Pelaku usaha tidak bisa mengakses pembiayaan, bantuan, atau mengikuti program pemerintah. Hal ini tentu akan merugikan baik dari segi bisnis maupun perlindungan hukum jangka panjang.

OSS hadir sebagai solusi digital dari pemerintah. Sistem ini memudahkan proses izin usaha secara online dan terintegrasi. Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat, mudah, dan juga legal.

Pengertian OSS dan Tujuannya untuk Dunia Usaha

OSS singkatan dari Online Single Submission, yaitu sistem perizinan usaha terintegrasi berbasis digital yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus berbagai jenis izin, mulai dari pendaftaran usaha hingga izin operasional, dalam satu platform online yang mudah diakses.

Tujuan utama dari sistem OSS adalah untuk menyederhanakan alur perizinan yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu. Sistem ini membantu mempercepat proses layanan publik, memotong rantai birokrasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif bagi pelaku bisnis di Indonesia.

Selain OSS online, ada juga yang namanya OSS-RBA. Apa itu OSS RBA? OSS RBA merupakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM. Sistem ini adalah pengembangan dari sistem OSS sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 2018.

OSS untuk UMKM: Jalan Legalitas yang Terbuka Lebar

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), OSS NIB membuka peluang besar untuk memperoleh legalitas usaha dengan mudah dan cepat. Melalui OSS, UMKM dapat mendaftarkan usahanya dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

Apakah UMKM wajib punya NIB?

Ya, UMKM diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Apa itu NIB? NIB adalah identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor.

Dengan memiliki NIB, UMKM dapat menjalankan aktivitas bisnis secara legal dan diakui oleh pemerintah. Legalitas ini juga memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen, mitra bisnis, dan investor yang potensial.

Selain itu, NIB memudahkan UMKM untuk mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah, seperti pinjaman dengan bunga rendah, pelatihan bisnis, hingga bantuan hibah. NIB juga menjadi syarat utama untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagaimana OSS membantu UMKM bertumbuh?

OSS UMKM mempermudah proses perizinan usaha bagi UMKM dengan menyediakan platform daring yang terintegrasi. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus berbagai jenis perizinan hanya dalam satu platform, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

Dengan legalitas yang diakui, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih besar, termasuk pasar internasional. Legalitas ini juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis.

Selain itu, OSS perizinan memungkinkan UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah mengajukan pinjaman karena NIB menjadi bukti bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan memiliki status legal yang jelas.

Cara Daftar Izin Usaha di OSS: Panduan Lengkap

Mengurus izin usaha kini lebih mudah dengan sistem OSS yang terintegrasi secara online. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya dan memperoleh legalitas secara cepat dan efisien. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti:

Daftar OSS di www.oss.go.id

Sebelum mendapatkan NIB, pelaku usaha perlu mendaftar kunjungi situs www.oss.go.id daftar online. Proses pendaftaran ini penting untuk mengakses layanan perizinan usaha secara online.

Langkah-langkah Pendaftaran Akun OSS:

1. Kunjungi situs resmi OSS login di https://oss.go.id.
2. Klik tombol “Daftar” di pojok kanan atas halaman utama.
3. Pilih jenis usaha Anda:
   • Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp5 miliar.
   • Non-UMK untuk usaha dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar.
   • Isi formulir pendaftaran dengan data yang diperlukan, seperti:
   • Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP.
   • Alamat email aktif.
   • Nomor telepon seluler aktif.
4. Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem OSS.
5. Setelah verifikasi berhasil, kamu akan menerima username dan password untuk login ke sistem OSS.

Cara mendapatkan NIB di OSS

Setelah memiliki akun OSS, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan NIB. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal.

1. Login ke akun OSS kamu di https://oss.go.id menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.
2. Pada dashboard, pilih menu “Perizinan Berusaha” dan klik “Permohonan Baru”.
3. Lengkapi data pelaku usaha, termasuk: Nama usaha, Bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Alamat usaha dan Data penanggung jawab usaha.
4. Lengkapi data detail bidang usaha dan produk/jasa yang ditawarkan.
5. Periksa kembali semua data yang telah diisi dan pastikan kebenarannya.
6. Centang pernyataan mandiri sebagai bentuk persetujuan atas data yang telah diisi.
7. Klik tombol “Proses NIB” untuk menerbitkan NIB Anda.
8. Setelah NIB terbit, kamu dapat mencetaknya sebagai bukti legalitas usaha.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu dapat mengurus izin usaha dan mendapatkan NIB melalui OSS secara mandiri. Namun, jika kamu memerlukan bantuan dalam proses ini, Creya Space hadir dan siap membantu kamu dengan layanan profesional dan proses yang cepat. Kunjungi Pendirian Legalitas Usaha Creya Space untuk informasi lebih lanjut.

Keuntungan OSS bagi Pemerintah dan Masyarakat

Online Single Submission (OSS) tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat luas. Sistem ini mendukung efisiensi layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Keuntungan bagi Pemerintah:

• Mempermudah pengawasan dan pengendalian izin usaha melalui sistem digital.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
• Mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi berbelit.
• Mendukung basis data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan ekonomi.
• Mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor usaha legal.

Keuntungan bagi Masyarakat:

• Akses yang lebih mudah untuk mendirikan usaha secara legal.
• Proses perizinan usaha bisa dilakukan dari mana saja secara online.
• Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil hingga besar.
• Mempermudah akses ke pendanaan, pelatihan, dan program bantuan pemerintah.
• Menumbuhkan ekosistem wirausaha yang sehat dan inklusif.

OSS Udah Paham, Sekarang Waktunya Eksekusi Bareng Creya Space

Jadi secara sederhana, OSS adalah sistem perizinan usaha berbasis online yang dirancang untuk menyederhanakan proses legalitas. Hal ini menjawab kebutuhan pelaku usaha yang menginginkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap izin resmi. Dengan ini pemerintah mendapat kemudahan dalam pengawasan, sementara masyarakat diuntungkan dengan proses cepat dan terjangkau. OSS bukan hanya soal legalitas, tapi juga akses menuju peluang dan perlindungan bisnis yang lebih luas.

Sudah paham apa itu OSS dan kenapa penting? Butuh bantuan mengurus OSS dan legalitas usaha? Kunjungi website Creya Space untuk informasi lebih lanjut, atau hubungi tim Creya Space melalui WhatsApp 085117340844. Tim profesional kami siap membantu kamu dari awal hingga selesai.

Banyak pengusaha mengabaikan aspek legalitas usaha perusahaan saat memulai bisnis. Mereka fokus pada operasional dan profit, namun melupakan dokumentasi hukum yang penting. Ketidakpatuhan ini menciptakan risiko besar bagi kelangsungan usaha dan dapat menghancurkan masa depan bisnis.

Tanpa legalitas yang tepat, perusahaan menghadapi ancaman serius seperti denda besar, pembekuan operasional, bahkan pembubaran paksa. Investor menolak kerja sama, bank menolak kredit, dan konsumen kehilangan kepercayaan. Kerugian finansial dan reputasi akan menghantui bisnis selamanya.

Aspek legalitas perusahaan menjadi pondasi kokoh untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Dengan dokumentasi lengkap dan kepatuhan hukum, perusahaan mendapat perlindungan penuh, akses pendanaan mudah, dan kredibilitas tinggi di mata stakeholder untuk pertumbuhan optimal.

Mengapa Aspek Legalitas Usaha di Perusahaan Sangat Penting untuk Kelangsungan Bisnis?

Legalitas perusahaan memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai aturan hukum. Tanpa legalitas, perusahaan rentan terkena sanksi, denda, bahkan pembubaran. Legalitas juga melindungi kepentingan pemilik usaha dari potensi konflik hukum di masa depan.

Perusahaan dengan dokumen legal lengkap lebih dipercaya oleh mitra bisnis, konsumen, dan juga investor. Kredibilitas ini penting untuk membangun reputasi jangka panjang. Legalitas mencerminkan bahwa perusahaan berkomitmen pada tata kelola yang profesional dan transparan.

Aspek legalitas juga membuka akses terhadap sumber pendanaan dan peluang kerja sama. Bank dan investor umumnya mensyaratkan aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis. Ini membuat perusahaan bisa berkembang dengan dukungan finansial yang lebih kuat.

Apa itu Aspek Legalitas? Definisi dan Ruang Lingkup Hukumnya

Aspek legalitas adalah keseluruhan peraturan hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar bisa beroperasi secara sah. Ini mencakup akta pendirian, NPWP, izin usaha, dan dokumen pendukung lain yang menjadi dasar pengakuan hukum suatu entitas bisnis.

Contoh aspek legalitas mencakup hukum perusahaan, ketenagakerjaan, perpajakan, serta perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap semua aturan ini penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan memahami aspek legalitas, pelaku usaha dapat menghindari sengketa hukum yang merugikan. Selain itu, legalitas juga membantu perusahaan menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi dalam ekosistem bisnis yang kompetitif dan dinamis.

Jenis-Jenis Aspek Legalitas dalam Pendirian Usaha

Dalam mendirikan usaha, aspek legalitas usaha mencakup berbagai elemen penting seperti akta pendirian, perizinan usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan pendaftaran merek dagang. 

Memenuhi aspek-aspek ini memastikan bisnis Anda beroperasi sesuai hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. Legalitas yang lengkap juga meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis dan konsumen.

Badan Usaha dan Bentuk Hukumnya: Mana yang cocok untuk bisnis Anda?

Memilih bentuk badan usaha sangat penting karena akan menentukan struktur tanggung jawab, permodalan, dan kelangsungan bisnis. Di Indonesia, beberapa pilihan badan usaha memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing antara lain:

• Perusahaan Perseorangan: Dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Mudah didirikan namun tanggung jawab pemilik tidak terbatas.
• Firma (Fa): Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama. Tidak berbadan hukum dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan.
• Persekutuan Komanditer (CV): Terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal.
• Perseroan Terbatas (PT): Badan usaha berbadan hukum dengan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. Pemilik saham bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimiliki.
• Koperasi: Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan, modal, dan tujuan bisnis Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti tanggung jawab hukum, kemudahan pendirian, dan kebutuhan modal saat menentukan bentuk yang paling sesuai.

Apakah bisnis Anda layak secara Hukum? Cara mengetahuinya

Menilai aspek hukum badan-badan usaha sangat  penting untuk memastikan operasional Anda sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut langkah-langkah penting yang bisa Anda lakukan:

• Periksa kelengkapan legalitas: Pastikan bisnis Anda memiliki kelengkapan legalitas usaha. contoh legalitas perusahaan yaitu akta notaris, izin usaha, NIB, NPWP, dan dokumen terkait lainnya. Legalitas dasar ini menjadi bukti keberadaan hukum perusahaan Anda.
• Audit kepatuhan regulasi: Cek apakah perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan, aturan ketenagakerjaan, dan standar lingkungan. Kepatuhan rutin akan membantu menghindari sanksi dari pemerintah.
• Lakukan konsultasi hukum professional: Jika ragu, minta pendapat notaris, konsultan hukum, atau pihak berwenang. Mereka dapat membantu menilai dan memperbaiki aspek hukum bisnis Anda.

Dengan melakukan evaluasi rutin terhadap aspek legalitas, Anda dapat menjaga bisnis tetap aman secara hukum dan mampu bertumbuh secara berkelanjutan.

Bagaimana proses Pengurusan Legalitas Usaha dilakukan?

Mengurus legalitas usaha adalah langkah penting untuk memastikan bisnis Anda beroperasi secara sah dan diakui oleh pemerintah. Proses ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari pendirian badan usaha hingga memperoleh izin operasional. Berikut cara mengurus legalitas usaha:

1. Menentukan dan Mendaftarkan Bentuk Badan Usaha: Memilih bentuk badan usaha yang sesuai, seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau Koperasi.
2. Mengecek Ketersediaan Nama Usaha: Pastikan nama usaha yang dipilih belum digunakan oleh pihak lain dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Nama usaha merupakan identitas legal yang akan digunakan dalam semua dokumen usaha.
3. Membuat Akta Pendirian Usaha: Susun akta pendirian yang mencakup informasi seperti nama perusahaan, bidang usaha, dan struktur organisasi. Proses ini dilakukan harus di hadapan notaris.
4. Mendaftarkan Akta Pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM: Setelah akta selesai, notaris akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan.
5. Mengurus NPWP atas Nama Badan Usaha: Dengan akta pendirian dan surat pengesahan, daftarkan NPWP atas nama badan usaha di kantor pajak sesuai domisili usaha.
6. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB): Daftarkan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh NIB, yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan syarat utama sebelum menjalankan kegiatan usaha secara sah.
7. Mengurus Izin Operasional dan Izin Teknis Sesuai Bidang Usaha: Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha yang bergerak di sektor risiko menengah tinggi atau tinggi wajib mengurus izin tambahan sesuai dengan bidang usahanya.
8. Mendaftarkan Karyawan Tetap ke BPJS: Pengusaha wajib mendaftarkan karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek untuk melindungi karyawan dari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.

Binggung Mulai Dari Mana? Konsultasikan Gratis Aspek Legalitas Usaha di Creya Sekarang

Aspek legalitas perusahaan bukan sekedar formalitas, melainkan investasi strategis untuk masa depan bisnis. Perusahaan dengan dokumentasi lengkap memiliki akses lebih luas terhadap peluang investasi, kemitraan strategis, dan perlindungan hukum komprehensif yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Proses pengurusan legalitas memerlukan perencanaan matang dan pemahaman mendalam tentang regulasi. Dari pemilihan bentuk badan usaha hingga perizinan operasional, setiap langkah harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk orang awam hal ini mungkin sangat membingungkan, ada baiknya menyerahkan urusan ini ke ahlinya. Creya Space menjadi salah satu penyedia jasa legalitas usaha yang bisa kamu pertimbangkan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi Creya Space atau hubungi WhatsApp 085117340844

Pengusaha sering kebingungan memilih antara PT Perorangan dan PT Biasa. Kedua entitas ini memiliki perbedaan signifikan dalam pendiriannya. Kebanyakan pelaku usaha kecil tidak menyadari adanya opsi PT Perorangan yang lebih sederhana dan ekonomis.

Pilihan yang salah dapat menyebabkan beban administrasi berlebih dan biaya yang tidak perlu. PT Biasa mengharuskan minimal dua pendiri dengan proses notarial yang kompleks. Sementara itu, potensi penghematan dari PT Perorangan terlewatkan oleh banyak pengusaha pemula.

PT Perorangan menawarkan solusi praktis bagi UMK dengan pendirian elektronik tanpa akta notaris. Pengusaha dapat mendirikan badan usaha legal sendirian dengan modal maksimal Rp5 miliar. Pemahaman perbedaan kedua jenis PT membantu pengusaha memilih struktur bisnis optimal.

Apa Itu PT Perorangan dan PT Biasa?

PT Perorangan merupakan bentuk Perseroan Terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang WNI dan ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, melainkan cukup dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. ​ Contoh PT Perorangan yaitu usaha kecil seperti bengkel, penatu, dan salon kecantikan.

Sementara itu, PT Biasa adalah Perseroan Terbatas yang membutuhkan minimal dua pendiri, baik individu WNI, WNA, maupun badan hukum. Pendirian PT Biasa memerlukan akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Adapun contoh PT Biasa yaitu PT Pertamina, PT Astra Internasional dan sebagainya.

Terus, apa perbedaan perbedaan PT Perorangan dan CV? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, satu orang pendiri dapat membentuk PT Perorangan sebagai badan hukum, sedangkan CV harus didirikan oleh minimal dua orang dan tidak berbadan hukum.

Apa Saja Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa?

​PT Perorangan dan PT Biasa memiliki perbedaan mendasar dalam hal pendiri, struktur organisasi, dan proses pendirian. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan bentuk badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.​ Berikut perbedaan pt perorangan dan pt biasa:

• Jumlah Pendiri: PT Perorangan hanya memerlukan satu orang WNI sebagai pendiri. Sebaliknya, PT Biasa harus memiliki setidaknya dua pendiri, yang bisa berupa WNI atau badan hukum.
• Modal Usaha: PT Perorangan hanya boleh memiliki modal maksimal Rp5 miliar sesuai batas UMK. Sebaliknya, PT Biasa tidak memiliki batasan modal, sehingga lebih fleksibel tergantung kesepakatan para pendiri.
• Akta Pendirian: PT Perorangan tidak membutuhkan akta notaris, hanya cukup pernyataan pendirian elektronik. Sebaliknya, PT Biasa harus dibuat melalui notaris dan disahkan oleh Kemenkumham.
• Struktur Organisasi: Struktur PT Perorangan lebih sederhana tanpa komisaris, karena pemilik merangkap direktur. PT Biasa memiliki struktur formal seperti RUPS, direksi, dan dewan komisaris.
• Tanggung Jawab Hukum: Pemilik PT Perorangan menanggung secara pribadi seluruh utang perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham PT Biasa hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetor.

Bagaimana Perpajakan PT Perorangan dan PT Biasa?

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pajak PT Perorangan dan PT Biasa. PT Perorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto, sesuai PP 23/2018. Namun, fasilitas ini hanya berlaku maksimal 3 tahun sejak pendirian. ​

Sementara itu, PT Biasa dikenai PPh Badan sebesar 22% dari laba bersih. Jika omzet tahunan di bawah Rp50 miliar, tarif efektif menjadi 22% dari 75% laba bersih. Keduanya juga wajib memungut dan melaporkan PPN jika berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). ​

Apa Saja Kewajiban PT Perorangan?

Meskipun hanya didirikan oleh satu orang dan memiliki proses yang lebih sederhana, PT Perorangan tetap harus memenuhi berbagai kewajiban hukum dan administratif agar operasionalnya tetap legal dan lancar.

Kewajiban Administrasi dan Pelaporan

Pemilik PT Perorangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. 

Laporan ini mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk teguran tertulis, penghentian akses layanan, hingga pencabutan status badan hukum. ​

Kewajiban Pajak

PT Perorangan yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto sesuai PP 23/2018. Selain itu, jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan, meskipun tidak ada transaksi. Kewajiban ini mencakup penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu untuk menghindari sanksi. ​

Tanggung Jawab Hukum Pemilik

Salah satu kekurangan PT Perorangan terletak pada tanggung jawab terbatas pemilik, yang hanya berlaku sebatas modal yang telah disetorkan. Namun, dalam kasus tertentu seperti penyalahgunaan badan hukum, pihak berwenang tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Kondisi ini dikenal sebagai prinsip “piercing the corporate veil”, di mana pihak otoritas bisa meminta pemilik perusahaan untuk menanggung langsung kewajiban perusahaannya.

Apakah PT Perorangan Bisa Berubah Menjadi PT Biasa?

​Ya, PT Perorangan dapat diubah menjadi PT Biasa jika memenuhi kriteria tertentu. Perubahan ini diperlukan jika jumlah pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berikut kriterianya:

• Usaha Mikro: Memiliki modal usaha hingga Rp1 miliar dan omzet tahunan maksimal Rp2 miliar.
• Usaha Kecil: Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.​

Jika perusahaan kamu tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, maka statusnya harus diubah menjadi PT Biasa. Proses perubahan ini melibatkan beberapa langkah penting:

1. Perubahan Status melalui Akta Notaris: Menyusun akta notaris yang memuat perubahan status dari PT Perorangan menjadi PT Biasa, termasuk perubahan anggaran dasar.
2. Pendaftaran Elektronik: Mendaftarkan perubahan tersebut secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
3. Penyusunan Data Perseroan: Mengubah data perseroan, seperti susunan pemegang saham, direksi, komisaris, dan alamat perusahaan.

Kesimpulan

PT Perorangan dan PT Biasa memiliki karakteristik berbeda yang perlu dipahami sebelum memutuskan bentuk badan usaha. PT Perorangan menawarkan kemudahan bagi UMK dengan pendiri tunggal dan proses pendirian yang sederhana tanpa notaris.

Perbedaan signifikan terletak pada struktur organisasi, tanggung jawab hukum, dan kewajiban pajak. PT Perorangan mendapat keuntungan PPh Final 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar, sementara PT Biasa dikenai PPh Badan 22%.

Bingung memilih antara PT Perorangan atau PT Biasa untuk bisnis kamu? Creya Space menyediakan konsultasi dan layanan pendirian badan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 085117340844 untuk mendapatkan solusi bisnis yang tepat!

Banyak pengusaha mengabaikan dokumen legalitas perusahaan. Mereka menganggap prosesnya rumit dan memakan waktu. Padahal, dokumen legalitas adalah fondasi penting yang membuktikan bahwa bisnis kamu beroperasi secara sah di mata hukum.

Perusahaan tanpa dokumen legalitas berisiko menghadapi sanksi hukum dan denda. Bisnis kamu dapat kehilangan peluang kerjasama dengan mitra potensial. Akses ke pembiayaan bank dan kesempatan ikut tender proyek pemerintah pun tertutup tanpa legalitas yang memadai.

Mengurus dokumen legalitas seperti NPWP, NIB, dan akta pendirian kini lebih mudah. Proses ini memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Investasi waktu dan biaya untuk legalitas akan membuka berbagai peluang bisnis yang lebih besar.

Apa Itu Dokumen Legalitas Perusahaan?

​Dokumen legalitas perusahaan adalah bukti sah bahwa suatu bisnis telah memenuhi persyaratan hukum untuk beroperasi. Contoh contoh dokumen legalitas perusahaan mencakup akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Memiliki dokumen legalitas memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis dan konsumen, serta memudahkan akses terhadap fasilitas seperti pembiayaan dan partisipasi dalam tender proyek. ​

Jenis-Jenis Dokumen Legalitas Perusahaan

Untuk menjalankan bisnis secara sah dan profesional, perusahaan harus memiliki sejumlah dokumen legalitas yang diakui pemerintah. Berikut adalah jenis-jenis dan contoh dokumen perusahaan yang harus kamu tahu:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pemerintah memberikan SIUP sebagai izin resmi kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berbagai bentuk usaha seperti perseorangan, CV, PT, dan koperasi memerlukan dokumen ini sebagai bukti legalitas operasional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah domisili perusahaan menerbitkan SIUP. Memiliki SIUP menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum untuk beroperasi di bidang perdagangan. ​

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP adalah dokumen yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah terdaftar secara resmi dan berbadan hukum. Pemerintah daerah setempat mengeluarkan TDP sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi.

Berbagai jenis badan usaha, termasuk PT, CV, koperasi, dan firma, membutuhkan TDP untuk memastikan mereka beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai sarana administrasi perpajakan. Nomor ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. ​

NPWP terdiri dari 15 digit angka yang unik untuk setiap wajib pajak. Memiliki NPWP memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi perpajakan secara legal dan terhindar dari sanksi administratif. ​

Akta Pendirian Perusahaan

Notaris menyusun dan mengesahkan akta pendirian perusahaan yang memuat informasi lengkap tentang pendirian bisnis. Dokumen ini mencakup nama perusahaan, pemilik modal, struktur kepengurusan, dan modal dasar. ​

Perusahaan menggunakan akta ini sebagai dasar hukum untuk menjalankan usaha dan untuk mengurus dokumen lain seperti SIUP dan TDP. Memiliki akta pendirian perusahaan memberikan kejelasan status hukum dan perlindungan terhadap pemilik usaha. ​

Langkah-Langkah Mengurus Dokumen Legalitas Perusahaan

​Mengurus dokumen legalitas perusahaan merupakan langkah penting untuk memastikan bisnis kamu beroperasi secara sah dan profesional. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kamu ikuti:​

Menentukan Bentuk dan Nama Perusahaan

Langkah pertama adalah memilih bentuk usaha, seperti PT, CV, atau Firma. Tentukan nama perusahaan yang unik dan sesuai ketentuan Kementerian Hukum dan HAM. Nama ini nantinya akan digunakan dalam semua dokumen resmi perusahaan.

Membuat Akta Pendirian Perusahaan di Notaris

Datang ke notaris untuk membuat akta pendirian yang memuat informasi lengkap, seperti nama perusahaan, jenis usaha, modal, dan nama pemilik. Notaris akan menginput dokumen tersebut ke sistem AHU Kemenkumham untuk pengesahan awal.

Mendaftarkan SK Pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM

Setelah notaris menyusun akta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengesahkannya. Setelah proses ini selesai, Anda akan menerima SK (Surat Keputusan) sebagai bukti bahwa pemerintah secara resmi mengakui perusahaan Anda sebagai badan hukum.

Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setelah memiliki akta dan SK Kemenkumham, kamu wajib mendaftarkan perusahaan ke Kantor Pajak terdekat. NPWP ini penting untuk kewajiban perpajakan serta sebagai syarat untuk mengurus izin usaha dan pembukaan rekening bank bisnis.

Mendaftar OSS untuk Mendapatkan NIB dan Izin Usaha

Daftar ke sistem Online Single Submission (OSS) milik BKPM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini merupakan legalitas usaha umkm maupun perusahaan yang berfungsi sebagai identitas usaha dan berlaku juga sebagai TDP, API dan izin usaha dasar sekaligus.

Mengurus Izin Usaha dan Operasional Tambahan (jika perlu)

Beberapa jenis usaha memerlukan izin khusus seperti SIUP, IUI, atau izin lingkungan. Izin ini bisa diurus bersamaan dengan NIB melalui OSS. Pastikan kamu mengetahui regulasi khusus di bidang usaha kamu agar tak terkena sanksi.

Membuat Surat Keterangan Domisili Usaha (opsional, tergantung daerah)

Meskipun SKDP tidak lagi wajib secara nasional, beberapa daerah atau instansi tetap mensyaratkannya. Kelurahan atau kecamatan sesuai alamat domisili perusahaan akan menerbitkan surat keterangan domisili usaha yang menunjukkan lokasi operasional bisnis.

Proses pengurusan dokumen legalitas perusahaan memerlukan perhatian terhadap detail administrasi. Untuk mempermudah proses ini, kamu dapat mempertimbangkan menggunakan layanan profesional seperti Creya Space cek legalitas perusahaan dan pembuatan legalitas usaha. 

Keuntungan Memiliki Dokumen Legalitas Perusahaan

​Memiliki dokumen legalitas perusahaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga membawa berbagai manfaat strategis yang dapat memperkuat posisi bisnis kamu di pasar. Berikut beberapa keuntungan utama yang bisa kamu peroleh dengan memiliki surat legalitas usaha:

• Perlindungan Hukum: Legalitas perusahaan memberikan dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, bisnis kamu akan terlindungi dari gugatan, sengketa, atau tindakan hukum lainnya, sehingga operasional usaha dapat berjalan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Meningkatkan Kredibilitas: Perusahaan yang legal dianggap profesional dan terpercaya oleh pelanggan, mitra kerja, maupun investor. Legalitas menunjukkan bahwa usaha dijalankan secara serius dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
• Akses Pendanaan Lebih Mudah: Bank, lembaga keuangan, dan investor mensyaratkan dokumen legalitas untuk pemberian pinjaman atau investasi. Legalitas membuat bisnis lebih layak secara administratif untuk memperoleh dukungan dana eksternal.
• Mendukung Ekspansi Usaha: Dengan memiliki dokumen resmi, perusahaan akan lebih mudah membuka cabang baru, menjalin kerja sama, mengikuti tender proyek, atau menjangkau pasar yang lebih luas—baik nasional maupun internasional.
• Perlindungan Aset Pribadi: Dalam badan usaha seperti PT, aset pribadi pemilik terpisah dari aset perusahaan. Ini melindungi kekayaan pribadi dari risiko kebangkrutan atau tanggung jawab hukum atas nama perusahaan.
• Legal Beroperasi di Mata Hukum: Dokumen legalitas menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan perizinan. Hal ini memungkinkan pemilik usaha menjalankan bisnisnya secara sah, mendapatkan pengakuan dari negara, serta terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

Kesimpulan

Dokumen legalitas perusahaan bukan sekadar formalitas. Dokumen ini merupakan aset penting yang memberikan perlindungan hukum dan memperkuat kredibilitas bisnis di mata pihak ketiga. Perusahaan dengan dokumen lengkap memiliki posisi yang kuat dalam ekosistem bisnis dan keunggulan kompetitif di pasar.

Proses pengurusan legalitas kini telah disederhanakan melalui sistem OSS. Sistem ini mencakup akta pendirian, NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya. Meskipun lebih terstruktur, tahapan ini tetap memerlukan ketelitian serta pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku.

Jangan biarkan kerumitan pengurusan dokumen legalitas menghambat potensi bisnis kamu! Creya Space menawarkan layanan pengurusan dokumen legalitas perusahaan dengan proses yang efisien dan terpercaya. Hubungi kami sekarang di 087863140844 atau kunjungi Creya Space untuk informasi lebih lanjut.